Pengadaan

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, atau INKLUSI, berupaya meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta memastikan mereka memperoleh manfaat yang lebih setara dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat

Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) diterbitkan oleh Lakpesdam PBNU sebagai adaptasi modul Kementerian Agama RI untuk mendukung upaya-upaya pencegahan perkawinan anak melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Modul ini membantu fasilitator membekali remaja agar memahami diri, membangun

Lombok Timur, 10 Juni 2026 — Sejumlah jurnalis dari media nasional dan lokal mengunjungi Desa Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk melihat secara langsung kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan yang

Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas INKLUSI bersama Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Teknis Kelompok Kerja (Pokja) pada 30 Juni–1 Juli 2026 di Jakarta untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Fase II Program

Penanganan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) menuntut respons yang cepat, tepat, dan berpihak pada korban. Karena itu, aparat penegak hukum dan tenaga layanan perlu memiliki pemahaman serta keterampilan yang memadai untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan, dan akses keadilan pada

Fikih Penguatan Disabilitas Mental Psikososial: Dari Pemahaman Keagamaan Menuju Pemenuhan Hak dan Keadilan Sosial diterbitkan oleh Komisi Nasional Disabilitas dan Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Lakpesdam PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM) melalui Program

Risalah Kebijakan: Optimalisasi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan hasil aksi kolektif mitra INKLUSI, yaitu ‘Aisyiyah, KAPAL Perempuan, Lakpesdam PBNU, PERMAMPU, dan Yayasan BaKTI, yang menyajikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor

Panduan Optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas merupakan panduan praktis yang disusun untuk memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dalam memastikan terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Publikasi ini

Di bawah pohon di depan sebuah rumah di tepi jalan besar di Kupang, belasan perempuan duduk melingkar dan berdiskusi dengan santai. Di antara suara kendaraan yang melintas, mereka membicarakan hal-hal yang dulu jarang disebut terang-terangan: vagina, alat reproduksi, hak kesehatan

Modul Pendidikan Inklusif merupakan panduan pelatihan yang disusun oleh ‘Aisyiyah, BaKTI, SIGAB, dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dengan dukungan Sekretariat INKLUSI. Modul ini dirancang untuk mendukung tenaga pendidik dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal dalam memahami dan menerapkan pendidikan inklusif, sehingga