Mitra-mitra Program INKLUSI turut ambil bagian dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025) yang berlangsung pada 5–6 November 2025 di Jakarta, dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari 31 provinsi.
ICSF merupakan forum yang sejak 2018 mempertautkan aktor masyarakat sipil nasional dan lokal, pembaru di pemerintahan, akademisi, serta mitra pembangunan untuk membangun jaringan, mengembangkan kapasitas, dan mengenali inovasi serta praktik baik bagi penguatan demokrasi inklusif.
Diselenggarakan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), PeaceGeneration Indonesia, dan Pamflet Generasi, forum tahun ini mengusung tema “Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan: Menaut Gerak Masyarakat Sipil.”
Selama dua hari, rangkaian kegiatan dirancang sebagai ruang perjumpaan yang interaktif dan kolaboratif—menggabungkan berbagai kegiatan termasuk sesi pleno, temu wicara, diskusi kelompok, dan pameran.
Keragaman sektor ini memperlihatkan bahwa kerja-kerja demokrasi dan keadilan sosial membutuhkan kolaborasi lintas isu—termasuk isu GEDSI, kebebasan dasar dan ruang sipil, lingkungan dan keadilan iklim, buruh, kesehatan, pendidikan, hingga media dan teknologi.
Dalam konteks tantangan demokrasi dan menyempitnya ruang sipil, ICSF 2025 juga menekankan pentingnya pertautan dan bentuk-bentuk baru aksi sipil: mulai dari aktivisme digital, mobilisasi media sosial, inisiatif teknologi sipil untuk akuntabilitas, hingga aksi budaya yang bersifat interseksional.
Mitra INKLUSI, Kemitraan dan Institut KAPAL Perempuan, menjadi pengampu diskusi kelompok bertema “Mendukung Jaringan dan Gerakan Sosial Berbasis Interseksionalitas.” Diskusi ini mendorong percakapan yang lebih tajam mengenai bagaimana jaringan dan gerakan dapat bekerja lintas isu dan lintas identitas—agar lebih responsif terhadap realitas ketidakadilan yang saling berkelindan (gender, disabilitas, kelas sosial, wilayah, dan lainnya).
Diskusi merumuskan sejumlah arah strategi yang dapat memperkuat gerakan berbasis interseksionalitas, antara lain:
- Advokasi kebijakan sistemik berbasis hak (HRBA) untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, memperkuat kesejahteraan dan keadilan, serta memastikan partisipasi sipil yang bermakna.
- Menautkan isu dan momentum, dengan menghubungkan isu mendesak (misalnya krisis iklim atau kebijakan ekonomi) pada isu-isu lain seperti ketenagakerjaan, perdamaian, dan layanan dasar—agar dampak advokasi lebih luas.
- Pengemasan narasi yang “nyambung” dengan warga, melalui komunikasi strategis dan pemanfaatan media, sehingga isu struktural tidak berhenti di ruang elit gerakan.
- Intervensi pendidikan politik holistik, terutama pendidikan non-formal yang berkualitas untuk orang muda dan masyarakat luas guna menumbuhkan kesadaran kritis dari basis.
- Pemetaan aktor dan pembagian peran, termasuk mekanisme cek-ricek rekam jejak isu, agar kerja kolaboratif lebih efektif dan kredibel.
- Merawat diri dalam kolektivitas (collective care), dengan mendorong perlindungan keamanan holistik—fisik, digital, psikososial, dan hukum—bagi aktivis dan pembela HAM
Dari dua hari pertemuan, tercatat lebih dari 60 strategi dan 34 agenda aksi yang muncul. Peserta juga mengusulkan langkah tindak lanjut, termasuk pengembangan podcast reguler dan publikasi periodik sebagai kanal pembelajaran bersama, serta membangun platform politik bersama sebagai wadah koordinasi advokasi menghadapi pemilu dan dinamika politik mendatang.